YOGYAKARTA, 28 Agustus 2026* – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar *Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI* di Yogyakarta. Acara ini menjadi momentum strategi bagi kedua lembaga untuk memperkuat sinergi dalam mengedukasi masyarakat terkait tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Ketua Umum GAPKI, *Eddy Martono*, dalam berbagai acara menyoroti bahwa pemilihan Yogyakarta—daerah tanpa perkebunan sawit—sebagai lokasi acara bukanlah suatu kebetulan. Hal ini ditujukan untuk mensosialisasikan pentingnya sawit dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan komoditas berbasis kelapa sawit untuk industri batik lokal dan berbagai kebutuhan kebutuhan dalam kehidupan setiap hari.
Namun, Eddy juga menekankan tantangan pada regulasi yang membebani industri, khususnya terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ia memaparkan bahwa GAPKI secara proaktif turun tangan membantu pemadaman api di konsesi luar daerah, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau.
Meski demikian, industri tetap terancam pada ancaman *Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009* tentang _Tanggung Jawab Ketat_ (tanggung jawab mutlak).
"Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami menganjurkan adendum atau klausul memulai aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem," jelas Eddy Martono.
Menyambut paparan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya peran pers dalam menyajikan fakta di tengah gempuran kampanye hitam _(black campaign)_ global terhadap kelapa sawit Indonesia. Ia mengingatkan bahwa persaingan bisnis internasional sering memperhatikan isu lingkungan dan tenaga kerja untuk mendiskreditkan tata kelola nasional sawit.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Akhmad Munir.
Ia menambahkan bahwa jurnalisme berbasis data dan fakta empiris sangat krusial. Wartawan mewakili praktik industri sawit yang ramah lingkungan, namun tetap kritis dalam mendorong perbaikan tata kelola _(good Corporate Governance)_.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.
