Menko Agus Harimurti Yudhoyono Kun
Tangerang, Pelitagemilang.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dan Bupati Tangerang Drs, H. Moch Maeysal Rasyid M,.Si.,
Melakukan kunjungan kerja ke Desa Tanjung Anom Kampung Tanjung Kait dan melanjutkan Ketapang Urban Aquaculture Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, pada Kamis (16/4/2026).
Dengan hadirnya Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga hadirnya Camat Mauk Angga Yulyantono beserta jajarannya, kemudian, Anggota Provinsi dan DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi Partai Demokrat, H.Taufik Arrahman, Hj.Aida Hubaidah. SH,.SE,MM, dan H. Suhro Wardi SE, serta Pengurus Partai Demokrat Ketua DPC Kabupaten Tangerang H.Nawa Said biasa di sapa Cak Nawa, hingga TNI/Polri. Turut mendampingi kegiatan berjalan lancar.
“Peninjauan ini bertujuan untuk melihat langsung hasil revitalisasi kawasan kumuh, yang kini telah berubah menjadi organisasi tertata dari Before yang dianggap tidak layak hingga After yang semakin layak,” kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga serta seluruh masyarakat yang membangun perumahan dikampung nelayan Tanjung Kait.
Ia mengatakan, dengan dibangunnya lahan seluas 1,3 hektare tersebut kini telah bertransformasi menjadi lingkungan perumahan yang lebih sehat bagi masyarakat pesisir.
Program penataan ini difokuskan pada peningkatan standar hidup nelayan melalui perbaikan infrastruktur dasar dan penyediaan perumahan yang lebih layak yang sebelumnya bisa dikatakan kondisinya kurang layak untuk hidup. Ucap, Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan saat memberikan keterangan di lokasi.
“Sebanyak 110 unit rumah baru telah dibangun untuk menggantikan gubuk-gubuk kumuh yang sebelumnya berdiri di kawasan tersebut, selain perumahan, Pemerintah juga menyediakan infrastruktur pendukung seperti akses jalan lingkungan, sistem sanitasi yang modern, hingga fasilitas penerangan jalan yang memadai.” Imbuhnya
Mengenai mekanisme kepemilikan, pemerintah telah merancang skema pembiayaan khusus agar tidak membebani kondisi ekonomi keluarga nelayan. Hal ini dilakukan agar warga tetap dapat memiliki hunian yang layak tanpa mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga mereka.
